Jawaban Soal2 PKn Untuk Universitas

BAB V

HALAMAN 120

1.    Terdapat beberapa macam tipe demokrasi. Jelaskan demokrasi yang dilaksanakan oleh negara kita?

Jawab:

Menurut Budiardjo (1989) sebagai berikut:

a.    Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang berawal dari gagasan bahwa pemerintah yang demokratis ialah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tersebut tercantum dalm konstitusi. Oleh karena itu, sering disebut pemerintahan berdasarkan konstitusi. Misalnya demokrasi liberal yang banyak diterapkan di Barat. Ataupun demokrasi yang diterapkan di Indonesia.

b.    Demokrasi rakyat merupakan tipe demokrasi yang lebih mendasarkan diri pada komunisme. Tipe demokrasi ini banyak dianut oleh negara-negara komunis di Eropa Timur juga RRC dan Korea Utara.

Menurut penjelasan di atas, maka Indonesia termasuk kepada demokrasi konstitusional dengan demokrasi Pancasila, yaitu paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945 (Dardji Darmodihardjo dalam Budiyanto (2004:135). Ciri-ciri demokrasi pancasila menurut Ruyadi (2003:59) yaitu sebagai berikut:

a.    Pelaksanaan demokrasi berdasarkan atas pancasila;

b.    Bertolak dari paham kekeluargaan;

c.    Ada jaminan keselerasan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat;

d.    Menghargai HAM serta menjamin hak-hak minoritas;

e.    Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan berdasarkan atas kelembagaan (institusional);

f.     Menjamin untuk menyampaikan pendapat dan berbeda pendapat.

   

2.    Alamudi mengemukakan 11 Soko Guru Demokrasi. Bagaimana Soko Guru Demokrasi tersebut penerapannya di Indonesia!

Jawab:

a.    Kedaulatan rakyat, rakyat berhak memilih para wakil-wakilnya di kursi pemerintahan.

b.    Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Dengan adanya kekuasaan pemerintah tertinggi seperti MPR.

c.    Kekuasaan mayoritas, dengan adanya partai politik.

d.    Hak-hka minoritas, etnis tionghoa yang dihargai/di akui hak-haknya.

e.    Jaminan HAM, dengan ditetapkannya beberapa pasal yang berkaitan dengan HAM.

f.     Pemlihan yang bebas dan jujur, dengan ditetapkannya UU mengenai pemilu bersih.

g.    Persamaa di depan hukum, dalam hal ini pemerintah belum tegas sehingga hal tersebut masih kurang dirasakan oleh rakyat kecil.

h.    Proses hukum yang wajar.

i.      Pembatasan pemerintah secara konstitusional, dengan adanya sistem konstitusi (Pancasila – UUD 1945) sehingga kekuasaan pemerintah dibatasi.

j.     Pluralisme sosial, ekonomi dan politik.

k.     Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat, dalam pengambilan keputusan harus diadakan dengan musyawarah dan mufakat.

3.    Jelaskan sejarah masyarakat madani!

Jawab:

Menurut Wildan (2003:250), terminologi masyarakat Madina (ah) mulai muncul ketika Anwar Ibrahim dari Malaysia mencoba menerjemahkan konsep “civic society” yang dibangun atas pondasi demokrasi, kebersamaan dan pembangunan yang berpijak pada kekuatan rakyat dan inspirasi “Negara Islam Madinah”. Ide ini mulai berkembang di Indonesia ketika BJ Habibie menjadi Presiden dan menggaungkan cita-cita sebuah negara dan komunitas masyarakat madani.

Dalam masyarakat madani, warga negara bekerja sama membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non negara untuk mengejar kebaikan bersama (public good). Karenanya tekanan sentral masyarakat madani terletak pada independensinya berhadapan dengan kekuasaan negara. Dari sinilah, masyarakat madani kemudian dipahami sebagai akar gagasan demokrasi.

4.    Jelaskan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia!

Jawab:

Di masa Orde Baru dan Era Reformasi berlaku demokrasi pancasila, yaitu demokrasi yang berintikan sila keempat pancasila dan dintegrasikan dengan sila-sila lain dalam pancasila. Pemilu sebagai wujud budaya demokrasi di Indonesia pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1995. Pemilu di masa Orde Baru diselenggarakan setipa liam tahun sekali. Di tahun 2004 untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu untuk memilih calon legislatif serta Presiden dan wakilnya secara langsung oleh rakyat. Mekanismenya sebagai berikut:

a.    Calon presiden diusung oleh partai mayoritas;

b.    Calon wakil presiden di usulkan oleh calon presiden baik dari partai atau non partai;

c.    Ditetapkan oleh lembaga KPU dan mengambil nomor urut, hal tersebutdigunakan sebagai alat bagi rakyat untuk memilih.

  

5.    Bagaimana agar Indonesia mewujudkan masyarakat madani di lingkungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegera?

Jawab:

Menurut Wildan (2003:257-258) yaitu sebagai berikut:

a.    Susunan masyarakat yang rela menjadi makmum, pengikut yang taat, setia dan tahu posisi dalam menempatkan dirinya dalam barisan umat yang teratur;

b.    Kecakapan memilih dan mencari imam (pemimpin nasional) yang adil, sebagai tempat menyuarakan dan mempercayakan aspirasi rakyat;

c.    Kecakapan memilih dan mencari wakil-wakil rakyat yang bisa dipercaya mewakili suara rakyat, bukan wakil rakyat yang duduk untuk dan atas nama kepentingan pribadi dan golongan;

d.    Kemampuan dari figur pimpinan nasional untuk memberikan pimpinan dan bimbingan kepada rakyatnya dengan member teladan yang baik sesuai dengan tuntutan rakyat;

e.    Kerelaan dan kesediaan, ketaatan dan keptuhan dari segenap potensi dan komponen bangsa untuk menjalankan perintah dan instruksi dari pemimpinnya.

BAB VI

HALAMAN 153

1.    Jelaskan pengertian geopolitik sebagai ilmu!

Jawab:

Geopolitik merupakan kebijakan negara atau bangsa sesuai dengan posisi geografisnya (KBBI, 2001). Maka dapat diartikan bahwa suatu ilmu yang sangat urgen dalam mempertahankan posisi geografis (wilayah pertahanan) negaranya kepada negara jiran (tetangga), bahkan ke seluruh pelosok negeri. Sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan secara tegas serta pengimplementasian yang tepat yang dilaksanakan oleh aparatur negara.

2.    Jelaskan peran wawasan nusantara di kehidupan nasional!

Jawab:

a.      Implementasi dalam kehidupan politik, adalah menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dipercaya.

b.     Implementasi dalam kehidupan Ekonomi, adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil.

c.      Implementasi dalam kehidupan Sosial Budaya, adalah menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup disekitarnya dan merupakan karunia sang pencipta.

d.      Implementasi dalam kehidupan Pertahanan Keamanan, adalah menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap WNI.

3.    Apakah keuntungan konsep negara kepulauan bagi pembanguanan nasional Indonesia!

Jawab:

a.    Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik

Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas aktif.

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat aspiratif dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.

b.    Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaa sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.

1)    Kekayaan di wilayah nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata.

2)    Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing.

3)    Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

c.    Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya.

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama, atau kepercayaan,serta golongan berdasarkan status sosialnya . Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa . Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati.

d.    Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan keamanan.
Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan mengerakkan partisipasi setiap warga negara indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman antara lain :

1)    Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

2)    Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

4.    Kemukakan hambatan dalam pemahaman masyarakat terhadap wawasan nusantra!

Jawab:

a.    Indonesia belum menjalankan manajemen nasional yang memungkinkan perkembangan seluruh bagian dari Benua Maritim itu.

b.    Meskipun segala perairan yang ada di Benua Maritim Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia, namun dalam kenyataan mayoritas bangsa Indonesia lebih berorientasi kepada daratan saja dan kurang dekat kepada lautan.

c.    Kurangnya pemanfaatan ruang angkasa di atas wilayah Nusantara untuk kepentingan nasional, khususnya pemantapan kebudayaan nasional.

5.    Analisis cara mengatasi bahaya yang ditimbulkan sebagai akibat kondisi geografis Indonesia!

Jawab:

a.    Menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air dan rasa persaudaraan, agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia.

b.    Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya primodialisme sempit pada setiap kebijaksanaan dan kegiatan, agar tidak terjadi KKN.

c.    Meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha pemecahbelahan dari anasir luar dan kaki tangannya.

d.    Penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butir-butir Pancasila, dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan kepada ideologi bangsa.

e.    Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi.

f.     Membentuk satuan sukarela yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI dan Polri dalam memerangi separatis.

g.    Melarang, dengan melengkapi dasar dan aturan hukum setiap usaha untuk menggunakan kekuatan massa.

6.    Jelaskan keuntungan desentralisasi dibandingkan sentralisasi!

Jawab:

a.    Perencanaan spesifik lokal dapat disusun untuk daerah lokal menggunakan informasi yang detail dan mutakhir dan hanya tersedia secara lokal.

b.    Koordinasi inter-organisasi dapat dicapai pada level lokal.

c.    Eksperimentasi dan inovasi, dapat dibantu perkembangannya melalui desentralisasi sehingga meningkatkan kesempatan untuk membuat perencanaan pembangunan yang lebih efektif.

d.    Motivasi personel pada level lapangan, hal ini semakin meningkat sebab mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap program yang mereka kelola.

e.    Mereduksi terlalu penuhnya pekerjaan pada pemerintah pusat,sehingga mereka dapat melepaskan rutinitas pengambilan keputusan dan memiliki waktu lebih untuk mempertimbangkan issue strategis pada level nasional sehingga kualitas kebijakan terus meningkat.

7.    Bagaimana agar daerah frontier memiliki kaitan yang erat terhadap negara kita!

Jawab:

a.    Pengamanan daerah perbatasan (pengamanan terhadap SDA, kejahatan trans-nasional dan konflik antar etnis). 

1)    Meningkatkan pengawasan terhadap pencurian SDA seperti pencurian kayu, pencurian ikan dan kekayaan laut, eksplorasi energi dan mineral secara ilegal.

2)    Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah yang terkait dalam pengamanan daerah perbatasan seperti TNI, Polri, Kantor Imigrasi dan Departemen Kehakiman, Departemen Kehutan-an, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Pertam-bangan dan Energi, Departemen Pertanian dan Pemerintah Daerah.

3)    Meningkatkan kualitas peng-awasan di pos-pos lintas batas terhadap lalu lintas barang dan orang. Peningkatan pengawasan meliputi penambahan pos-pos pengawasan dan personil di pos lintas batas.

4)    Meningkatkan dan membangun jaringan intelijen secara terpadu di daerah perbatasan untuk mengantisipasi kemungkinan penyelundupan barang, senjata api dan munisi serta narkoba dan penyusupan teroris dan adanya oknum yang dapat memicu konflik antar etnis.

5)    Meningkatkan BINWIL, BINTER dan BINMAS di daerah perbatasan.

6)    Membangun jalan inspeksi di sepanjang perbatasan darat dan menambah frekwensi patroli perbatasan di darat maupun laut.

7)    Menambah dan meningkatkan kuantitas dan kualitas alat peralatan pengamanan di daerah perbatasan, seperti radar, navigasi, alkom, ken-daraan patroli dan alut sista.

8)    Mengalokasikan anggaran pengamanan daerah perbatasan secara terpadu (lintas pendana-an dan lintas sektoral).

9)    Membangun sarana jalan dan prasarana transportasi, tele-komunikasi sepanjang perbatasan untuk membuka keterisolasian perkampungan di daerah perbatasan.

10) Melakukan survei dan pemetaan secara terpadu bagi pengaman-an terhadap SDA, jalur kejahatan trans-nasional dan area rawan konflik etnis di daerah perbatasan sebagai integrated data base pengamanan perbatasan negara. 

11) Menciptakan iklim yang kondusif masyarakat perbatasan dalam pengamanan daerah perbatasan sekaligus sebagai daya tarik bagi kegiatan investasi di daerah perbatasan.

12) Memperbaiki dan memper-baharui peraturan dan perundangan yang terkait dengan pengamanan daerah perbatasan, baik yang menyangkut pencurian, penyelun-dupan dan penyusupan serta kejahatan transnasional lainnya demi terwujudnya penegakan dan kepastian hukum di daerah perbatasan.

13) Merealisasikan terbentuknya suatu badan/lembaga pengaman-an daerah perbatasan secara terpadu, dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian segala bentuk kejahatan dan konflik yang mungkin terjadi di daerah perbatasan.

b.    Menjamin tetap tegaknya dan utuhnya wilayah kedaulatan negara.

1)    Melakukan perundingan dengan negara tetangga dalam upaya mempercepat proses tercapai-nya kesepakatan penyelesaian garis batas antar negara baik darat maupun laut .

2)    Meningkatkan kapasitas diplomasi para penyelenggara negara, baik legislatif maupun eksekutif dalam fora regional dan internasional, khususnya yang menyangkut penetuan garis batas dan kerjasama pengaman-an batas negara.

3)    Membangun dan menambah patok-patok batas legal dan permanen di sepanjang per-batasan darat dan mercusuar di pulau-pulau terluar RI.
Melakukan standarisasi pembangunan pos lintas batas (custom, immigration and quarantine).

4)    Menyamakan visi dan misi tentang daerah perbatasan antara pengambil keputusan di tingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah.
Meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat daerah perbatasan dalam rangka membina persatu-an dan kesatuan bangsa serta menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.

c.    Mewujudkan terselenggaranya Pertahanan Negara di daerah perbatasan.

1)    Meningkatkan kemampuan komponen pertahanan negara yang efektif (SDM, alat peralatan dan sumber daya nasional lainnya).

2)    Menata ruang pertahanan negara, dengan pendekatan propinsi, khususnya propinsi dengan titik rawan terhadap ancaman tertentu (trouble spot area), sebagai basis pertahanan.

3)    Memberdayakan Kabupaten dan Kota untuk turut melak-sanakan fungsi deteksi dini, khususnya bagi daerah yang rawan ancaman berupa infiltrasi, pelanggaran lintas batas, pencurian SDA sampai dengan ancaman kedaulatan negara.

4)    Memberdayakan daerah dalam mengemban fungsi BINWIL dan/atau BINTER dan BINMAS secara efektif dalam rangka membangun kesadaran bela negara masyarakat daerah perbatasan melalui kegiatan :

a)    Bimbingan dan penyuluhan tentang penting peran masyarakat setempat sebagai komponen pendukung dalam pertahanan negara di daerahnya.
Membangun jaringan infor-masi tentang NKRI dan pembangunan bagi masya-rakat setempat yang mampu menumbuh-kembangkan rasa nasionalisme kebang-saan dan kesadaran bela negara melalui peran media cetak, media elektronik dan internet.

b)   Pengamanan swadaya masya-rakat setempat di lingkungan-nya dengan membangun pos-pos keamanan lingkungan untuk menciptakan rasa aman sekaligus melakukan pengawasan terhadap kemung-kinan masuknya orang asing secara ilegal di sepanjang daerah perbatasan.

c)    Menambah frekwensi kun-jungan para pejabat ke daerah perbatasan sebagai wujud kepedulian pemerintah untuk menambah kepercaya-an diri masyarakat setempat sekaligus menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari NKRI.

d)    Mengalokasikan anggaran khusus untuk membangun kekuatan Pertahanan Negara di daerah perbatasan.

8.    Jelaskan menurut pendapat Anda cara pemanfaatan ruang bagi semua masyarakat secara seimbang!

Jawab:

Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Pembiayaan program pemanfaatan ruang adalah mobilitas, prioritas, & alokasi pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan. Perangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang, misalnya kompensasi, pembangunan sarana & prasarana. Perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau  mengurangi kegiatan yang tidak sejalan  dengan rencana tata ruang, misalnya pengenaan pajak, ketidaksediaan sarana & prasarana.

9.    Jelaskan pelaksanaan otonomi daerah melalui astagatra!

Jawab:

a.      Unsur atau Gatra Penduduk

Penduduk suatu negara menentukan  kekuatan atau ketahanan nasional negara yang bersangkutan. Faktor berkaitan          dengan penduduk negara meliputi dua hal berikut :

1)    Aspek kualitas mencakup tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan kepribadian.

2)    Aspek kuantitas yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, perataan, dan perimbangan penduduk ditiap wilayah negara. Terkai dengan faktor penduduk adalah faktor moral nasional dan  dan karakter nasional. Moral nasional menunjukkan pada dukungan rakyat secara penuh terhadap negaranya ketika menghadapi ancaman. Karakternasional menunjukkan pada ciri khusus Yng dimiliki sesuatu bangsa sehungga bisa dibedakan dengan bangsa lain. Moral dan karakter nasional memengaruhi ketahanan suatu bangsa.

b.     Unsur atau gatra Sumber Daya Nasional

Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional :

1)    Potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam hewani, nabati, tambang;

2)    Kemampuan mengeksploitasi sumber daya alam;

3)    Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lungkungan hidup;

4)    Kontrol atas sumber daya alam.

c.      Unsur atau Gatra di Bidang Ideologi

Dalam pengertian sehari-hari , kata idea sama artinya dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai,sehungga cita-cita yanmg bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, atau faham. Memang pada hakikatnya, antara dasar dan cita-cita itu sebenarnya dapat merupakan satu kesatuan. Dasar ditetapkan karena atas suatu landasan, asas atau dasar yang telah ditetapkan pula.

d.      Unsur atau Gatra dalam Aspek politik

Pengertian ketahanan nasional dalam bidang polotik adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa, yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan potensi nasional menjadin kekuatan nasional, sehingga dapat menangkal dan mengatasi segala kesulitan dan gangguan yang dihadapi oleh Negara baik yang berasal dari dalam negri maupun luar negeri.

e.      Unsur atau Gatra dalam Aspek Ekonomi

Bangsa Indonesia telah memiliki sistem perekonomian sendiri yang oleh para pendiri Negara telah dirancang, yaitu yang akan menekankan asas kebersamaan dan kekeluargaan, dalam arti penekanan pada aspek kemakmuran bersama di samping kemakmuran individu dan kelompok. Sistem ini secara konstitusional telah di jamin pada pasal 33 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa sistem perekonomian Indonesia disusun sebagai uasaha bersama berdasarkan asas kekeluaregaan. Secara  makro sistem perekonomian Indonesia dapat disebut sistem perekonomian ketakyatan. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

f.       Unsur atau Gatra dalam Aspek Sosial Budaya

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan subetnis , yang masing-masing memiliki kebudayaannya sendiri. Karena suku bangsa tersebut mendiami daerah tertentu, daerah tertentu itu disebut kebudayaan daerah. Dalam setiap budaya daerah terdapat nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi budaya asing, yang sering disebut local genius. Oleh karena itu kebudayan nasional adalah merupakan hasil interaksi kebudayaan-kebudayaan suku bangsa yang masing-masing memiliki kebudayaan daerah, yang kemudian di terima sebagai nilai bersama dan sebagai suatu identitas bersama sebagai suatu bangsa yaitu bangsa Indonesia.

g.      Unsur atau Gatra di Bidang Pertahanan Keamanan

Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Upaya melibatkan rakyat menggunakan cara yang berbeda-beda sesuai dengan system dan polotik pertahanan yang di anut oleh negara. Politik pertahanan negara disesuaikan dengan nilai filosofis bangsa, kepentingan nasional dan kontek zamannya.

10. Bagaimana kaitan antara geopolitik Indonesia dan otonomi daerah!

Jawab:

Secara sederhana, geopolitik bisa dipahami sebagai kesadaran bangsa akan kondisi geografis di mana bangsa itu tinggal. Apa yang perlu disadari berkaitan dengan kondisi geografis tsb? Pertama, kesadaran akan letak negara secara geografis. Kedua, kesadaran akan kekayaan alam yang terkandung dalam lingkup wilayah geografis negara. Ketiga, kuantitas dan kualitas penduduknya.

Pertanyaannya kemudian adalah, siapa yang memahami secara komprehensif kondisi geografis suatu wilayah? Penduduk setempatlah yang memahami betul kondisi wilayahnya. Penduduk setempat kemudian kita sebut sebagai penduduk lokal. Penduduk lokal tidak hanya memahami kondisi fisik lingkungannya, melainkan juga memahami kondisi sosialnya.

Otonomi daerah memberikan wewenang kepada penduduk suatu wilayah tertentu/penduduk lokal untuk mengurus wilayahnya sendiri dan memanfaatkan segala potensi yang ada di dalamnya, atas dasar kesadaran bahwa yang mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu wilayah adalah penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Dengan otonomi daerah diharapkan tidak terjadi penyeragaman program pembangunan yang berakibat pada ketidakcocokan pelaksanaan program di wilayah-wilayah tertentu.

BAB VII

HALAMAN 178

1.    Hubungan geostrategi dengan ketahanan nasional!

Jawab:

Geostrategi Indonesia berawal dari kesadaran akan terbentuknya bangsa Indonesia yang majemuk dan heterogen, artinya setiap suku bangsa memiliki hubungan historis dan psikologis dengan daerahnya. Proses integrasi bangsa merupakan pemaduan dari berbagai unsur kekuatan bangsa ke dalam satu jiwa kebangsaan, sejalan dengan ketentuan konstitusi. Geostrategi Indonesia diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakat majemuk dan heterogen berdasarkan pembukaan dan UUD 1945. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud ketahanan nasioal.

2.    Jelaskan usaha-usaha yang dapat dilakukan umtuk memperkuat ketahanan nasional!

Jawab:

Dalam memperkuat ketahanan nasional, diperlukan langkah-langkah pembinaan dalam tiap gatra. Dimana pembinaan harus dipahami sesuai dengan asas pembinaannya.

a.    Pembinaan ketahanan nasional gatra ideologi: pengamalan pancasila secara obyektif dan subyektif terus dikembangkan serta ditingkatkan.

b.    Pembinaan ketahanan nasional gatra politik: mengembangkan kehidupan kenegaraan dan politik dalam negeri berdasarkan pancasila dan UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem.

c.    Pembinaan ketahanan nasional gatra ekonomi: memantapkan struktur ekonomi secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan dan keterpaduan antar sektor pertanian dengan perindustrian dan jasa.

d.    Pembinaan ketahanan nasional gatra sosial-budaya: pembinaan identitas bangsa melalui pemanfaatan nilai luhur budaya bangsa yang bersumber pada kebhinekaan budaya daerah dan budaya bangsa lain yang mengandung nilai positif.

e.    Pembinaan ketahanan nasional gatra pertahanan: mengembangkan perlengkapan dan peralatan yang mendukung pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan kemanan yang dihasilkan oleh industri dalam negeri.

3.    Jelaskan asas-asas pembinaan ketahanan nasional Indonesia!

Jawab:

a.    Asas geopolitik dan geostrategic, yang dilandasi oleh wawasan nusantara. Hal ini merupakan konsekuensi dari stratifikasi kebijaksanaan nasional, dimana wawasan nusantra berkedudukan sebagai pemberi arah bagi ketahanan nasional Indonesia.

b.    Asas holistik, yang dilakukan pada segi-segi kehidupan nasional secara hollistik dan komprehensif integral. Sifat holistik berarti segi-segi kehidupan nasional yang digambarkan sebagai Astagatra bersifat sinergik.

c.    Asas menyeluruh dan terpadu, dilakukan oleh seluruh lapisan rakyat di dalam menyusun diri sebagai unsur sistem kehidupan nasional yang di tunjukkan sebagai ketahanan nasional.

d.    Asas proyektif, harus diproyeksikan dalam scenario masa depan yaitu gambaran perubahan kondisi sistem kehidupan nasional yang disebabkan oleh dampak dari dalam atau dari luar.

e.    Asas efisiensi, berarti dengan menggunakan sejumlah sumber daya tertentu, harus dapat dicapai tingkat ketahanan nasional Indonesia yang setinggi-tingginya.

f.     Asas normatif, yang harus diikuti norma kesatuan pola tindak. Untuk mewujudkan, memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional sesuai dampak lingkungan yang terjadi.

4.    Bagaimana konsepsi ketahanan nasional Indonesia?

Jawab:

Konsepsi ketahanan nasional (Tannas), Indonesia merupakan pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu berdasarkan pancasila, UUD 1945 dan wawasan nusantara. Ketahanan nasional Indonesia merupakan pedoman (sarana) untuk meningkatkan (metode) keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekutaan nasional, dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

5.    Jelaskan kaitan antara geoplolitik dan geostrategi!

Jawab:

·         Geopolitik merupakan kebijakan negara atau bangsa sesuai dengan posisi geografisnya (KBBI, 2001).

·         Geostrategi merupakan suatu strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional.

Kaitan antara geopoliti dengan geostrategic yaitu geostrategi diartikan sebagai pelaksanaan geopolitik dalam negara (Poernomo, 1972).